PKPPasal 9 Ayat 4B merupakan rujukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjadi pengecualian terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 4 dan 4A UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang tersebut juga dikenal luas sebagai UU PPN dan PPnBM.
MekanismePajak Pertambahan Nilai. Pada bulan Maret 2014, PT SOPHIE melakukan penjualan/penyerahan BKP sebesar Rp 100 juta, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 10 juta (sehingga uang yang diterima PT SOPHIE dari pembeli adalah Rp 110 juta). Pembelian BKP yang dilakukan PT SOPHIE adalah Rp 75 juta, PPN yang dibayar atas pembelian BKP tersebut Konsepdan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Dalam VAT Directive, definisi PKP dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) VAT Directive sebagai berikut:4. "any person who, independently carries out in any place any economic activity specified., whatever the purpose or result of the activity.". Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) VAT Directive
SeriPPN - Tata Cara Restitusi PPN. Rabu, 25 Juli 2012 - 11:02. DASAR HUKUM. Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian
Pasal9 Ayat (6) Undang Undang RI No.8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang RI No.7 Tahun 2021. Perbedaan selain pkp pasal 9 ayat 4b ppn. 28/06/2023. efaktur. Kode Faktur 040 Untuk Apa? 28/05/2023. Please login to join discussion. POPULAR SEPEKAN. Cara Cetak NPWP Online. 0 shares.
KELENGKAPANSPT x Formulir 1111 AB x Formulir 1111 A2 x Formulir 1111 B2 x SSP PPN 2 Surat Kuasa Khusus x Formulir 1111 A1 x Formulir 1111 B1 x Formulir 1111 B3 SSP PPnBM.. lembar x SSP Pemungu, 2 lembar PERNYATAAN: Surabaya, 30-02-2021 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda tangan: PKP Nama Jelas: Ekalia Ambar Kuasa Jabatan: Cap Perusahaan: F
KetentuanPasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah dengan ayat (4), sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai beriku : "Pasal 17 . Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini, berlaku
eTA1zTP.
  • 3sjji1epym.pages.dev/143
  • 3sjji1epym.pages.dev/279
  • 3sjji1epym.pages.dev/364
  • 3sjji1epym.pages.dev/345
  • 3sjji1epym.pages.dev/20
  • 3sjji1epym.pages.dev/213
  • 3sjji1epym.pages.dev/96
  • 3sjji1epym.pages.dev/132
  • 3sjji1epym.pages.dev/224

    • pengertian selain pkp pasal 9 ayat 4b ppn